Ketika Giginya Tukang Gigi Dicabut

24 Mar 2012

Pernahkah anda ke tukang gigi? Di dekat rumah ada “ahli gigi” yang melayani cabut gigi dan pasang behel. Tapi saya tidak pernah mampir. Soalnya saya belum pernah merasa sakit gigi. Tidak mungkin juga saya pasang behel. Biarlah gigi saya dengan tampilan apa adanya. Lagi pula, andai ada urusan dengan gigi, saya pasti pergi dokter gigi. Kenapa pilih dokter gigi daripada tukang gigi? Sederhana saja, dokter gigi ada pendidikannya.

Beberapa hari ini ada berita heboh terkait tukang gigi. Menteri Kesehatan mencabut kewenangan praktek tukang gigi. Sontak saja, tukang gigi resah. Puluhan tahun mereka menekuni pekerjaan ini, tiba-tiba tidak boleh praktek sama sekali. Alamat menjadi pengangguran, begitu beberapa media menyebutnya. Tak urung, DPR pun mendesak agar Menkes membatalkan Permenkes pencabutan praktek tukang gigi itu. Tertarik dengan berita ini, saya pun coba menelusuri.

Tukang Gigi juga melayani ortodonti

Tukang Gigi juga melayani ortodonti

Ada yang menarik dari sisi pengaturan tukang gigi ini. Dengan alasan keterbatasan ketenagaan gigi, Pemerintah pada Tahun 1969 (Permenkes 53 tahun 1969) melakukan pendaftaran dan perizinan tukang gigi untuk membuat gigi tiruan. Namun dengan berjalannya waktu, tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya, melebihi kewenangan dan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah Pemerintah memandang perlu tukang gigi diawasi dan ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. Lahirlah Permenkes 399 Tahun 1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

Melalui Permenkes tersebut, kembali dipertegas apa yang boleh dan dilarang dilakukan oleh tukang gigi. Yang boleh hanya membuat dan memasang gigi tiruan lepasan dari Akrilik. Tukang gigi dilarang untuk:

  1. Melakukan penambalan gigi dengan tambalan apapun
  2. Melakukan pembuatan dan pemasangan gigi tiruan cekat/mahkota tumpatan tuang dan sejenisnya
  3. Menggunakan obat-obatan yang berubungan dengan tambalan gigi baik sementara ataupun tetap
  4. Melakukan pencabutan gigi,baik dengan suntikan maupun tanpa suntikan
  5. Melakukan tindakan -tindakan secara medis termasuk pemberian obat-obatan
  6. Mewakilkan pekerjaannya kepada siapapun

Yang perlu digarisbawahi dengan dikeluarkannya Permenkes 399 tahun 1989, Tukang Gigi yang telah memiliki izin berdasarkan peraturan tahun 1969 (Permenkes No. 53/DPK/I/K/1969), wajib mendaftarkan diri kembali (pembaharuan izin) ke Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat diperpanjang kembali hingga usia 65 tahun. Dan sejak itu, Pemerintah cq Depkes sesungguhnya tidak pernah lagi mengeluarkan izin terhadap tukang gigi baru.

Inilah ironisnya di negara kita ini. Secara peraturan tak ada izin baru, Tukang Gigi pun tumbuh subur. Dengan bebas mereka menjalankan pekerjaannya. Ada yang berizin dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, atau tanpa izin sama sekali. Dan disebabkan ketidaktahuan dengan peraturan dan ketidakmengertiannya kompetensi tukang gigi, ada juga Dinas Kesehatan yang memberi izin.

Tahukah kita bahwa keahlian tukang gigi umumnya didapat dari keturunan, otodidak atau alih keterampilan. Misalnya karena sudah lama jadi asisten tukang gigi, kemudian praktek sendiri. Tidak ada pendidikan formal tukang gigi. Berbeda dengan tekniker gigi, perawat gigi dan dokter gigi yang ada jenjang pendidikannya.

salah satu akibat pemasangan gigi oleh tukang gigi

salah satu akibat pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi

Pada masa desentralisasi kesehatan, perkembangan tukang gigi makin memprihatinkan. Tukang gigi baru bermunculan. Banyak tukang gigi tidak lagi membuat gigi tiruan lepasan, tetapi juga pasang behel, perawatan ortodonti, pencabutan, penambalan gigi, pembuatan mahkota akrilik atau porselen. Itu artinya pelanggaran, alias malpraktek.

Namun masyarakat pun awam tentang aturan, kompetensi dan kewenangan tukang gigi. Bagi konsumen, yang penting ada dan murah. Jika kemudian ada efek buruk dari akibat datang ke tukang gigi, anggap saja sudah resiko. Apalagi dilihat tukang gigi juga punya alat seperti dokter gigi.

Kenapa mesti ke dokter gigi yang lebih mahal kalauke tukang gigi pun bisa? Karena memang tidak berkompeten dan berwenang, banyak ditemukan tukang gigi melakukan malpraktek. Apalagi saat behel menjadi tren remaja jaman sekarang. Seperti yang dikeluhkan dokter gigi kawan saya yang tak jarang terima pasien “hasil karya” tukang gigi. Biasanya pasien ini datang dengan kondisi gigi yang rusak.

Dalam hal penegakan hukum, pemerintah memang selalu kedodoran. Era desentralisasi, Pemerintah Pusat sudah “tak punya gigi” terhadap praktek tukang gigi yang melanggar. Yang dapat dilakukan secara normatif menetapkan aturan. Maka atas nama perlindungan kepada masyarakat dari pelayanan kesehatan yang tidak aman bermutu, Kementerian Kesehatan menetapkan Permenkes 1871 Tahun 2011 yang mencabut Permenkes 399 Tahun 1989.

Secara yuridis dan sosiologis, apa yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sudah tepat. Permenkes 1871 tahun 2011 semacam “palu terakhir” untuk tukang gigi setelah diberi kesempatan sejak tahun 1969 dan tahun 1989. Dan tukang gigi yang menjalankan pekerjaannya sejak tahun itu memang sudah berusia lanjut. Lalu bagaimana dengan klaim akan adanya ribuan pengangguran sebagai dampak dari Permenkes 1871?

Mari kita lihat dengan lebih jernih. Seperti diungkap diawal tadi, bahwa semestinya sejak tahun 1989 tidak ada lagi izin bagi tukang gigi baru selain tukang gigi yang telah mendapatkan izin berdasarkan Permenkes 53 tahun 1969. Jadi kalau ada tukang gigi yang praktek itu tidak punya izin. Atau kalau punya izin berarti batal demi hukum. Namun meskipun melanggar hukum, bukankah tukang gigi itu pun tetap menjalankan usahanya? Sejujurnya saya tidak yakin dengan ancaman gelombang pengangguran akibat permenkes tahun 2011 itu. Apa lacur, bangsa ini sudah kelewat bebal dengan peraturan dan memandang lumrah terjadinya pelanggaran hukum di sekitarnya.

Ditetapkannya Permenkes 1871 tahun 2011 yang mencabut kewenangan pekerjaan tukang gigi mengandung makna bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak bisa tinggal diam terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai standar dan tidak aman. Juga mengandung pesan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih layanan kesehatan. Ada amanat yang jelas dari Permenkes 1871 tahun 2011, agar Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pembinaan kepada tukang gigi. Bentuknya bisa dilakukan pendataan dan diarahkan untuk tidak praktek mandiri melainkan kerjasama dengan profesi tekniker gigi dalam pembuatan gigi tiruan di laboratoium teknik gigi. Tak menutup kemungkinan juga dilakukan pendidikan dan pelatihan sehingga tukang gigi ini menjadi tekniker gigi.

Tak ada alasan mencabut gigi selain untuk kesehatan. Demikian juga, ketika “giginya” tukang gigi dicabut. Semoga ini bagian dari solusi, bukan menjadi masalah baru.


TAGS kementerian kesehatan tukang gigi dokter gigi permenkes 399 tahun 1989 permenkes 1871 tahun 2011 izin tukang gigi


-

Author

Search

Recent Post